Telah dilihat sebanyak 166 kali

Pemkab Muba - KSP RI dan P2KA SDA Muba Serius Selesaikan Konflik Agraria di Bumi Serasan Sekate

Jumat, 09 Maret 2018 | 10:03 WIB
Diposting oleh fitria
SEKAYU, beritamuba - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia dan Satgas Percepatan Penyelesaian Konplik Agraria Sumber Daya Alam (P2KA SDA) Kabupaten Musi Banyuasin serius melakukan penyelesian masalah konflik agraria di Bumi Serasan Sekate. Hal tersebut terungkap dalam rapat yang dipimpin Asisten I Setda Muba H Rusli SP MM, dihadiri KSP RI Ahmad Yakub, Ketua Satgas P2KA SDA Muba Anwar Sadat, Perangkat Daerah Muba terkait, para camat, kepala desa, serta warga dan perusahaan yang mengalami konflik agraria, di Ruang Rapat Serasan Sekate Pemkab Muba, Kamis (8/3/2018). Asisten I Setda Muba mengatakan Pemkab Muba sengaja meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu menyelesaikan permasalahan konflik agraria yang dialami sejumlah warga dengan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di Kabupaten Muba karena ada beberapa kewenangan izin yang tidak dimiliki pemerintah daerah dan ada di pemerintah pusat. "Oleh karena itu peran pemerintah pusat sangat kita perlukan terkait penyelesaian konflik agraria atau pertanahan di kabupaten kita," ujar Rusli. Dari KSP RI Ahmad Yakub mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan dari Pemkab Muba pada Desember 2017 lalu. "Pada penyelesaian konflik ini kita terapkan skema alternatif, dan kedua solusi yang permanen. Sosial alternatif yakni proses diluar pengadilan seperti mediasi"ungkapnya. Sementara Ketua Satgas P2KA SDA Muba menuturkan salah satu konflik agraria di Muba yakni dialami warga Desa Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat dengan 298 hektar yang dimiliki 144 KK yang kini dikuasai PT Hamita Utama Karsa (HUK), sejak pihak perusahaan menetapkan Hak Guna Usaha (HGU) 16 tahun lalu. "Kita telah melakukan verifikasi lapangan dan pada hakikatnya warga ingin lahan tersebut dikembalikan. Kita mencoba seriusi permasalahan ini, oleb karena itu kita juga berkoordinasi dengan BPN untuk mereview izin HGU PT HUK,"ujarnya. Permasalahan ini serius ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan melayangkan surat kepada perusahaan untuk mengembalikan tanah milik masyarakat. "Pemkab Muba sudah bertindak tegas, dengan jelas telah meminta kepada PT HUK untuk mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat. Kita bersama KSP akan serius untuk menangani permasalahan koflik agraria ini,"jelasnya.

(Penulis: Rendy Pradana )

        

Komentar

Berita Lainnya
Hak Jawab

    Jika ada berita kami yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik atau pedoman media siber


    Silahkan gunakan hak jawab dan mengadu ke redaksi www.beritamuba.com


    Bila tidak mendapatkan pelayanan semestinya silahkan mangadu ke Dewan Pers


    LAYANAN ADUAN
    HAK JAWAB