Telah dilihat sebanyak 2346 kali

Warga Berharap Desa Air Putih Ulu Dimekarkan

Kamis, 17 Juli 2014 | 23:07 WIB
Diposting oleh

PLAKAT TINGGI, beritamuba - Masyarakat Desa Air Putih Ulu Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Muba dapat mensetujui pemekaran Desa Air Putih Ulu. Ini disampaikan Camat Plakat Tinggi Bahrum Rangkuti, SSTP, MSi, kamis sore (17/07) pada acara Safari Ramadhan Pemkab Muba dengan Masyarakat Kecamatan Plakat Tinggi di Mesjid Al Huda Desa Air Putih Ulu.

"Masyarakat Desa Air Putih Ulu berharap desa ini dapat dimekarkan. Ini bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mohon kiranya Pemkab dan DPRD Muba membantu merealisasikan harapan masyarakat ini", ujar Bahrum.

Harapan yang disampaikan Camat Plakat Tinggi senada dengan Tokoh Masyarakat Desa Air Putih Ulu Bunyamin yang mengatakan pemekaran desa ini murni aspirasi masyarakat.

"Pemekaran desa ini murni keinginan dari masyarakat, khususnya warga dusun 6 sampai dusun 10. Masyarakat mengusulkan nama desa pemekaran ini Desa Sungai Putih Jaya. Kami berharap dengan dimekarkannya desa, adanya pemerataan pembangunan khususnya di wilayah pemekaran Sungai Putih Jaya", harap mantan Kades Air Putih Ulu Periode 2007-2013 ini.

Menanggapi permintaan masyarakat Desa Air Putih Ulu itu, Bupati Muba melalui Sekretaris Daerah H Sohan Majid mengatakan akan mengakomodir aspirasi masyarakat ini. Namun ia mengingatkan ada moratorium (penghentian) pemekaran desa dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Pemkab Muba tentu akan mengakomodir keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran desa. Asal memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Namun, kami minta kepada masyarakat untuk bersabar, karena saat ini ada surat edaran Mendagri yang mengintruksikan kepada Daerah untuk tidak melakukan pemekaran desa pada tahun ini. Mengingat tahun ini kita semua lagi berkonsentrasi pada pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden dan wakil presiden (Pilpres)", jelas Sohan.

Sebagaimana dilansir dari situs resmi Kemendagri (www.kemedagri.go.id), Pemerintah melalui Mendagri telah menyurati seluruh Kepala Daerah untuk menghentikan pemekaran kelurahan dan desa terhitung tanggal 13 Januari 2012 dan Kecamatan terhitung tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2014.

Penghentian ini guna menata dan menertibkan kembali jumlah desa dan kelurahan terutama untuk validasi data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam rangka Pemilu dan Pilpres 2014.

Implikasi dari kebijakan pemerintah ini apabila ada desa, kelurahan dan kecamatan yang dimekarkan setelah dikeluarkan kebijakan ini, maka Kementerian Dalam Negeri tidak akan memberikan kode administrasi dan data wilayah. Artinya status pemekaran tersebut bersifat mengambang tanpa kepastian.