Telah dilihat sebanyak 4876 kali

Muba dan DPD RI Rapat Tangani Sengketa Lahan

Jumat, 23 Oktober 2015 | 01:10 WIB
Diposting oleh

PALEMBANG, beritamuba - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (sumsel), rabu(21/10) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI selaku tim Badan Akuntabilitasi Publik (BAP) menggelar rapat guna memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa lahan antara PT Hamita Utama Karsa (HUK) dengan warga transmigrasi desa Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di Ruang Rapat Sekda Provinsi Sumsel.

Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Sohan Majid MM pada rapat tersebut menjelaskan bahwa permasalahan ini sebenarnya sudah berapa kali dibahas oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin namun  belum menemukan titik terang.

"Permasalahan ini sudah berkali-kali untuk diselesaikan bahkan sudah sampai ke DPRD Kabupaten Muba, namun masih mentok belum menemukan titik terang, oleh karena itu melalui rapat kerja bersama tim BAP ini kami mengharapkan agar terselesaikan permasalahan ini, kami pemkab Muba merasa mempunyai beban moral karena disisi lain kami tidak memihak perusahaan dan tidak juga mau mengecewakan masyarakat," tukasnya.

Sementara itu, kepala desa Sumber Jaya, Sukarman selaku perwakilan masyarat transmigrasi menyampaikan bahwa sudah 15 tahun masyarakat belum mendapat kejelasan terkait lahan usaha dua untuk 149 KK yang ada di desanya dan pada kesempatan tersebut ia berharap agar pemerintah dapat  segera menyelesaikan masalah  lahan tersebut. "Belum ada kesepakatan ataupun secara pribadi dari PT Hamita Usaha Karsa (HUK) , kami  mohon agar hak kami di berikan berupa lahan tersebut," harapnya.

Kepala (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Disnakertrans Muba, Ir H Yusman Srianto MT, pada rapat tersebut memberikan konfirmasi bahwa memang sebelumnya pihak PT HUK sudah menyiapkan lahan untuk masyarakat seluas 10 Hektar,  namun kendala jarak ke lahan tersebut cukup jauh dari pemukiman masyarakat Sumber Jaya bahkan diluar kabupaten Muba , namun ditolak oleh masyarakat yang tetap bersikukuh ingin tetap di lahan yang sudah di HGU oleh PT. HUK.

Hal senada juga disampaikan oleh Manager Kebun PT HUK Bidang kemitraaan, Yuda Purnama, menyampaikan bahwa lahan tersebut sudah menjadi hak mereka, sejak tahun 2003 pihak perusahaan sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Kami sudah mencarikan lahan lain sebagai pengganti namun masyarakat tetap tidak bersedia ditempatkan disana, dikarenakan lokasi lahan yang berjarak cukup jauh dari pemukiman penduduk," ujarnya.

Siska Marleni SE MSi yang merupakan Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Sumsel menjelaskan, bahwa sebenarnya masalah ini sudah begitu berlarut-larut. Begitu banyak laporan dan keluhan dari masyarakat desa Sumber Sari. "Disini kami mengharapkan hendaknya pihak perusahaan bisa legowo atau berjiwa besar untuk memberikan hak masyarakat yang telah mereka nantikan selama 15 tahun ini, tidak begitu banyak yang masyarakat inginkan haknya, hanya 10% dari 3000 Ha lahan usaha tersebut," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, ketua koordinator rombongan DPD RI, Drs H A Budiono MEd mengatakan bahwa tujuan diadakannya rapat kerja ini yaitu menindaklanjuti pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat, terkait masalah yang terjadi pada masyarakat Desa Sumber Jaya yang berada di wilayah Kabupaten Muba. "Kami, anggota DPD RI selaku tim BAP akan memediasi atau mendorong agar dapat memeberikan penyelesaian masyarakat  setuntas-tuntasnya, namun tetap berada dalam rambu-rambu ketetapan peraturan, yaitu prosedur tidak dilanggar dan kelengkapan data harus sebaik-baiknya," tukasnya.

(Penulis: Fitria Anjelina/Respanila , Editor: Charles)

        

Komentar

Hak Jawab

    Jika ada berita kami yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik atau pedoman media siber


    Silahkan gunakan hak jawab dan mengadu ke redaksi www.beritamuba.com


    Bila tidak mendapatkan pelayanan semestinya silahkan mangadu ke Dewan Pers


    LAYANAN ADUAN
    HAK JAWAB